Kebijaksanaan Dana BOS Paling Baru, Nadiem: Ini Memberi Kebebasan untuk Kepala Sekolah

Kebijaksanaan Dana BOS Paling Baru, Nadiem: Ini Memberi Kebebasan untuk Kepala Sekolah

Berita

Menteri Pendidikan serta Kebudayaan, Nadiem Makarim menjelaskan kebijaksanaan dana Pertolongan Operasional Sekolah (BOS) paling baru memberi kebebasan untuk kepala sekolah untuk memakai dana BOS sesuai keperluan di semasing sekolah. Nadiem memandang kepala sekolah ialah faksi yang paling tahu keperluan di sekolah. “Kebijaksanaan ini QQ338 memberi kebebasan untuk kepala sekolah tentukan apa yang ia pikirkan,” tutur Nadiem dalam Bincang Sore bersama dengan Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan (Kemendikbud) di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Dia memberikan contoh satu sekolah di Maluku serta Papua cuma ada satu guru dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta kepala sekolah dan guru-guru dengan status non PNS. Nadiem mengaku keadaan begitu banyak berlangsung di Indonesia. “Di kondisi saat itu dapat pikirkan, kepala sekolah tidak dapat memakai dana BOS nya untuk tingkatkan sedikitpun dibanding gaji guru honorer. Walau sebenarnya mereka (guru honorer) ialah sebagian besar dibanding (aktor) edukasi.” tutur Nadiem.

Keadaan lain yang berlangsung ialah banyak guru honorer yang wajar diberi upah yang wajar. Dengan kebijaksanaan dana BOS paling baru, lanjut Nadiem, kepala sekolah dapat tentukan pemakaian dana BOS sesuai keperluan semasing. “Itu jangan miskonsepsi jika itu ialah 50 % (dana BOS) didistribusikan untuk bayar honorer, bukan semula dibolehkan s/d 15 %. Saat ini dibolehkan s/d 50 %. Saat ini saya bertanya, ini (kebijaksanaan dana BOS) ialah memberi kebebasan untuk kepala sekolah,” kata Nadiem. Kepala sekolah nanti dapat memakai dana BOS untuk penambahan kemampuan guru, pembelian peralatan sekolah, serta yang lain. Hal tersebut, lanjut Nadiem, ialah hak kepala sekolah jadi faksi yang paling mengetahui keperluan di sekolah.

Baca juga : Film Dokumenter mengenai Rapper Nipsey Hussle Akan Dibikin

Menteri Pendidikan serta Kebudayaan, Nadiem Makarim menjelaskan kebijaksanaan dana Pertolongan Operasional Sekolah (BOS) paling baru memberi kebebasan untuk kepala sekolah untuk memakai dana BOS sesuai keperluan di semasing sekolah. Nadiem memandang kepala sekolah ialah faksi yang paling tahu keperluan di sekolah. “Kebijaksanaan ini memberi kebebasan untuk kepala sekolah tentukan apa yang ia pikirkan,” tutur Nadiem dalam Bincang Sore bersama dengan Kementerian Pendidikan serta Kebudayaan (Kemendikbud) di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Dia memberikan contoh satu sekolah di Maluku serta Papua cuma ada satu guru dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta kepala sekolah dan guru-guru dengan status non PNS. Nadiem mengaku keadaan begitu banyak berlangsung di Indonesia. “Di kondisi saat itu dapat pikirkan, kepala sekolah tidak dapat memakai dana BOS nya untuk tingkatkan sedikitpun dibanding gaji guru honorer. Walau sebenarnya mereka (guru honorer) ialah sebagian besar dibanding (aktor) edukasi.” tutur Nadiem.

Keadaan lain yang berlangsung ialah banyak guru honorer yang wajar diberi upah yang wajar. Dengan kebijaksanaan dana BOS paling baru, lanjut Nadiem, kepala sekolah dapat tentukan pemakaian dana BOS sesuai keperluan semasing.

“Itu jangan miskonsepsi jika itu ialah 50 % (dana BOS) didistribusikan untuk bayar honorer, bukan semula dibolehkan s/d 15 %. Saat ini dibolehkan s/d 50 %. Saat ini saya bertanya, ini (kebijaksanaan dana BOS) ialah memberi kebebasan untuk kepala sekolah,” kata Nadiem. Kepala sekolah nanti dapat memakai dana BOS untuk penambahan kemampuan guru, pembelian peralatan sekolah, serta yang lain. Hal tersebut, lanjut Nadiem, ialah hak kepala sekolah jadi faksi yang paling mengetahui keperluan di sekolah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *